BELITUNG – Jika hari ini kita mengenal Belitung melalui keindahan pantainya, ada satu babak dalam sejarah pulau ini yang jarak jauh dari kesan damai 3,5 tahun di bawah cengkeraman militer Jepang. Kisahnya bukan dimulai dengan invasi besar, tapi dengan gemuruh pesawat pembom yang tiba-tiba mengubah ketenangan kota.
Dunia Belitung berubah total pada Februari 1942. Setelah menduduki Palembang pada 14 Februari, pesawat-pesawat Jepang, seperti predator di angkasa, mulai menjatuhkan bom di Pulau Belitung tanggal 28 Februari. Serangan yang menyasar Lenggang, Kelapa Kampit, Tanjungpandan, dan Manggar ini menciptakan gelombang kepanikan massal. Sekolah-sekolah ditutup, warga kota mengungsi ke kampung, dan orang-orang Eropa dievakuasi ke Jawa. Meski tak ada korban jiwa tercatat, serangan ini jelas merupakan psy-war (perang psikologis) untuk melumpuhkan mental dan menunjukkan siapa penguasa baru.
Kekuatan Hindia-Belanda pun runtuh. Setelah pemerintahannya menyerah pada 8 Maret 1942, detasemen pertama Jepang, sebanyak 200 tentara, mendarat di Tanjungpandan pada 10 April 1942. Awalnya, suasana tampak biasa. Polisi masih bersenjata, pekerja tambang tetap beraktivitas. Namun, ilusi normalitas itu hanya bertahan dua hari. Pada hari ketiga, Jepang menunjukkan taringnya: polisi ditangkap dan dilucuti, orang Eropa diinterogasi dan dipenjara, sementara pemerintahan diambil alih dengan menunjuk pejabat bumiputra di bawah komando militer langsung.
Untuk mengontrol wilayah bekas Hindia-Belanda, Jepang membagi komando. Belitung, sebagai bagian dari Sumatera, berada di bawah Tentara ke-25. Segala sistem pemerintahan Belanda direbranding dengan istilah Jepang Syuu (Keresidenan), Gun (Kabupaten), hingga Ku (Kampung). Di Belitung, dua distrik utama masing-masing dipimpin oleh seorang Gun-tyoo.
Di sektor ekonomi, perusahaan tambang Belanda, NV GMB, langsung diakuisisi dan dilebur ke dalam Mitsubishi Kogyoka Kaisha (MKK). Tambang terowongan di Selumar yang mati sejak 1930 dihidupkan kembali, bukan untuk timah putih, tapi untuk mengeksploitasi biji besi dan tembaga demi mesin perang Jepang.
Kebijakan tampak pro-rakyat seperti membuka persawahan dan kursus pertanian di Perpat (hingga menghasilkan 800 ton beras pada 1943) serta menjadikan pelabuhan bebas bea, cepat berbalik menjadi alat eksploitasi. Di balik program “sekolah pertukangan kapal”, tersembunyi kerja paksa. Pekerja tambang dipaksa membangun kapal di Manggar di bawah ancaman siksaan. Dalam 3,5 tahun, empat kapal berukuran 50 ton berhasil dibuat dengan darah dan keringat paksa.
Proyek mercusuar lain, pembangunan Bandara Buluh Tumbang pada 1944, menjadi contoh nyata kekejaman. Sekitar 2000 pekerja lokal dipekerjakan dalam kondisi yang mengenaskan: kelaparan, penyakit, dan kekerasan fisik adalah menu sehari-hari. Bandara itu sendiri tak pernah selesai hingga perang berakhir.
Menjelang kekalahan, Jepang membentuk badan perwakilan seperti Siu Sangi Kai dan Badan Kebaktian Rakyat di Belitung. Namun, lembaga ini hanya stempel politik tanpa fungsi nyata, sekadar upaya terakhir untuk mencengkram hati rakyat.
Kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945 setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, menciptakan situasi unik di Belitung. Kabar Proklamasi 17 Agustus sampai, tapi pemerintahan setempat memilih wait and see (menunggu dan melihat). Jepang yang terdesak mulai meninggalkan Belitung secara bertahap sejak 23 Agustus 1945 tanpa melakukan serah terima kekuasaan secara formal. Mereka bahkan sempat kembali pada September-Oktober 1945 hanya untuk mengambil persenjataan mereka untuk diserahkan ke Sekutu, meninggalkan kekosongan politik.
Instruksi dari Komite Nasional Daerah Sumatera untuk membentuk KNI dan mengambil alih kekuasaan tak bisa dilaksanakan karena tidak ada lagi pihak Jepang yang bisa diserah-terimakan. Demang Belitung, K.A. Latif, pun terjebak dalam posisi menunggu, mengawali sebuah fase vakum kekuasaan sebelum akhirnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan benar-benar menggelora di pulau timah ini.
Pendudukan Jepang di Belitung meninggalkan catatan kelam tentang eksploitasi sumber daya dan manusia, serta trauma kerja paksa. Namun, di sisi lain, penghapusan struktur feodal Belanda dan mobilisasi massal (walau dipaksakan) secara tidak langsung membuka jalan bagi penyatuan semangat nasionalisme Indonesia. Jejak-jejaknya, dari reruntuhan tambang Selumar hingga landasan tak terselesaikan di Buluh Tumbang, adalah pengingat betapa kemerdekaan yang kita rayakan hari ini pernah melalui fase kekosongan dan ketidakpastian yang panjang. (Red)
Sumber: ANRI,2022
