Sejarah Kemerdekaan Belitung 1945, Saat Multietnis Bersatu
TANJUNGPANDAN, 6 Mei 2026 – Ada yang tak biasa di udara Belitung pada akhir September 1945. Bukan wabah, bukan pula musim paceklik. Tapi pergantian kursi kepemimpinan yang terjadi sunyi-senyap, namun kelak mengguncang seluruh pulau. Seorang pejabat senior, K.A. Mohamad Joesoef atau lebih akrab disapa Kiai Agus Muhammad Yusuf resmi menggantikan Demang Latif pada 29 September 1945.
Tapi yang menarik: status Belitung ikut “naik kelas”. Dari sebelumnya onderafdeeling (setara kewedanan) menjadi afdeeling (setara kabupaten). Sebab jabatan baru Yusuf adalah Bun Syuu Tyoo, kepala wilayah Bun Syuu dalam struktur militer Jepang. Namun banyak catatan sejarah lebih sering menulisnya sebagai demang.
Namun di balik kenaikan status itu, tersimpan rahasia yang mencekik. Sebab instruksi dari Residen Bangka justru membuat Demang Yusuf gamang. Apalagi soal satu kata: kemerdekaan.
Rumah dinas Demang Yusuf di Tanjungpandan berubah jadi ruang debat panas pada 18 Oktober 1945. Malam itu, para pemuka masyarakat berkumpul. Bukan untuk pesta, tapi untuk mempertanyakan satu hal: sudah sebulan lebih Indonesia merdeka, mengapa Belitung masih diam?
Elias, salah satu pemuka masyarakat, angkat bicara pertama kali. Suaranya lantang, nadanya bukan basa-basi:
“Publik menunggu pengumuman resmi. Rakyat ingin tahu: apakah pemerintah daerah mengakui kemerdekaan Indonesia? Jika iya, tindakan nyata apa yang akan dilakukan?”
Kalimat itu melayang di ruangan yang hening. Para undangan lain, M. Saad, Mahran, dan K.A. Joharmengangguk setuju.
Demang Yusuf menjawab diplomatis. Ia berterima kasih atas dukungan. Ia mengaku setuju dengan kemerdekaan dalam hati.
Langit-langit rumah dinas seolah runtuh menahan geram para tokoh masyarakat yang hadir.
Saat Belitung Timur Bergerak Lebih Dulu
Sementara Tanjungpandan masih deadlock, di sisi timur pulau, denyut nadi kemerdekaan berdetak kencang.
12 Oktober 1945 Sebuah bendera dikibarkan di udara terbuka. Merah putih. Berkibar megah di Gedung Taman Kemajuan GMB, Lipat Kajang, Kampung Baru, Manggar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bendera Indonesia berkibar di tanah Belitung.
Siapa di balik itu? Bukan aparat. Bukan demang. Tapi para pemuda dan tokoh masyarakat biasa:
- Burhan
- Amir Siregar
- Sutan Arbi
- P. Lubis
- Abdullah Zaini
- H. Mohamad Yasin
Doa selamat dipimpin H. Mohamad Yasin. Tangis haru tak tertahankan. Karena di sanalah, di Manggar, sebuah pulau kecil yang “tidak berarti” menurut Demang Yusuf, justru melahirkan perlawanan simbolis yang luar biasa.
14 Oktober 1945 Rapat protes terhadap sikap pemerintah daerah digelar. Dua hari kemudian, 16 Oktober 1945, lahirlah Komite Nasional Indonesia (KNI) Belitung Timur . Susunan pengurusnya:
- Ketua: Burhan
- Wakil Ketua: Moh Saleh (Kepala Polisi Manggar)
- Sekretaris: Abdullah Zaini
- Seksi Pemuda: Kombolo (guru)
- Seksi Penerangan:* Amir Siregar
- *Seksi Perhubungan: P. Lubis
Sehari setelahnya, badan-badan pemuda dan pejuang sudah dibentuk di Manggar, Mengkubang, Gantung dan sekitarnya.
Mungkin karena tekanan. Mungkin juga karena kesadaran yang datang telat. Tapi Demang Yusuf akhirnya bertindak.
16 Oktober 1945 – Di gedung HIS (sekarang SMPN 1 Tanjungpandan), ia mengumpulkan seluruh pegawai negeri. Untuk pertama kalinya secara resmi, kemerdekaan Indonesia diumumkan di depan aparat pemerintah. Semua pegawai bersumpah setia pada Republik Indonesia.
18 Oktober 1945 – Rapat pembentukan KNI Belitung dipimpin Demang Yusuf bersama dr. Marsidi Yudono. Sebanyak 34 orang hadir. Mereka adalah para kepala kantor, tokoh masyarakat, dan—yang sangat penting dua orang Tionghoa pro-republik.
Di sinilah babak paling mengharukan dari sejarah multietnis Belitung dimulai.
Dua Nama yang Tak Boleh Dilupakan
Tjiang Tjin Khon dan The A Tong.
Dua nama yang kerap hanya ditulis sebagai “etnis Tionghoa pro-republik” dalam catatan sejarah yang minim. Padahal, kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah bukti hidup bahwa narasi kebangsaan Indonesia di Belitung telah terbangun di atas fondasi multietnis sejak napas pertama kemerdekaan.
Dalam struktur sosial Belitung tahun 1945, etnis Tionghoa umumnya berada dalam posisi ekonomi yang relatif mapan, namun secara politik cenderung netral atau bahkan dekat dengan Belanda. Banyak yang menjadi mitra dagang GMB (Gemeenschappelijke Mijnbouw perusahaan tambang timah Belanda).
Maka ketika Tjiang Tjin Khon dan The A Tong memilih ikut serta dalam rapat yang dipimpin Demang Yusuf, itu adalah pernyataan politik yang sangat berisiko.
Ancaman bagi mereka nyata:
- Pemboikotan ekonomi oleh jaringan dagang pro-Belanda
- Daftar hitam oleh NICA (Netherland Indies Civil Administration)
- Potensi penyitaan aset jika Belanda kembali berkuasa penuh
Namun mereka tetap duduk di kursi yang sama dengan Mohd. Saad, Elias, K.A. Djohar, dan tokoh lainnya. Tanpa ragu. Tanpa banyak bicara. Tapi dengan hati yang bulat.
Setelah pemilihan, susunan pengurus KNI Belitung resmi terbentuk:
- Ketua: Mohd. Saad
- Wakil Ketua: Mahran
- Penulis I: K.A. Djohar
- Penulis II: K.A. Zawawi
- Anggota: Elias, A. Jahya, Abubakar, Syarif, Wahab Ajis, H. Mas’ud, K.A. Gafar, M. Yatim, R. Suhadi, A. Aidit, M. Yasin, Sarono S.H., Hasan Basri, Tjiang Tjin Khon, *The A Tong, dan lainnya. Panggung Batu Bergema, 1000 Suara Berkumandang
20 Oktober 1945, pukul 16.00 WIB – Rapat raksasa di Panggung Batu (sekarang Pusat Perbelanjaan Puncak). Lebih dari 1.000 orang hadir. Orang-orang datang dari berbagai etnis: Melayu, Tionghoa, Arab, Bugis. Mereka duduk berdampingan. Seakan tak ada sekat.
Demang Yusuf akhirnya berdiri di mimbar. Dengan suara yang bergetar—mungkin karena haru, mungkin karena lega—ia menyampaikan secara resmi: Kemerdekaan Indonesia adalah milik Belitung.
Sambutan rakyat membahana. Bendera Merah Putih berkibar di mana-mana.
Tapi euforia tak bertahan lama.
Hr. Ms. Tromp dan Hari Kelam
21 Oktober 1945, pukul 16.30 – Sebuah kapal perang raksasa berlabuh di Tanjungpandan. Hr. Ms. Tromp. Bukan kapal dagang biasa. Tapi kapal perang Belanda yang dinakhodai Kolonel Stamp (wakil Sekutu), membawa detasemen NICA pimpinan Mayor Textor.
Mereka langsung bergerak seperti bayangan:
- Menduduki kantor PTT (Pos, Telegraf, Telepon)
- Menduduki kantor polisi dan tangsi militer
- Menguasai rumah sakit dan pos-pos strategis
Bendera Merah Putih yang berkibar dengan bangga di kantor pos dan tangsi militer pusat kota (dekat lokasi Tugu Satam sekarang) diturunkan paksa
Darah Belitung membeku
26 Oktober 1945 pukul 10.00 – Penyerahan tentara Jepang kepada Sekutu digelar di atas kapal Hr. Ms. Tromp. dr. Marsidi Judono diminta mewakili pemerintah daerah Belitung sebagai saksi.
Di hari yang sama, Demang Yusuf dan Kepala Polisi Belitung Bismark Sitompul mengundurkan diri dari jabatan.
Hening. Belitung memasuki babak baru yang lebih berat: mempertahankan kemerdekaan dari pendudukan NICA. Tapi satu hal yang tak bisa direbut kembali: kesadaran bahwa merdeka adalah hak semua orang di pulau ini, tanpa terkecuali.
Belajar dari Belitung 1945
Sejarah tak pernah linear. Ia penuh keraguan, keterlambatan, tapi juga keberanian yang lahir dari tempat yang tak terduga.
Dari Belitung 1945, kita belajar bahwa:
- Kemerdekaan tak selalu digaungkan pertama kali oleh penguasa. Kadang lahir dari kegelisahan pemuda dan protes rakyat biasa. Manggar membuktikan itu.
- Seorang pemimpin boleh ragu. Tapi rakyat yang bersatu tak punya pilihan lain kecuali bergerak. Demang Yusuf akhirnya tergerus zaman—bukan karena ia jahat, tapi karena sejarah lebih cepat dari ketakutannya.
- Indonesia adalah rumah bersama. Tjiang Tjin Khon dan The A Tong bukanlah “tambahan” dalam narasi kebangsaan. Mereka adalah inti. Mereka membuktikan bahwa nasionalisme tak pernah monolitik. Menjadi Indonesia tidak harus menghilangkan akar etnis. Yang membedakan kawan dan lawan bukanlah bentuk mata atau warna kulit, melainkan pilihan sikap terhadap kemerdekaan dan keadilan.
Kini, saat kita melintas di Panggung Batu, melihat tugu di bekas tangsi militer, atau berjalan di Manggar, ingatlah:
Ada getar merah putih pertama yang justru lahir dari tangan pemuda. Ada dua warga Tionghoa yang duduk berani di barisan depan. Dan ada seorang demang yang akhirnya sadar: Belitung sekecil apa pun, tetap bagian dari Indonesia yang besar.
Dan Indonesia yang besar itu hanya mungkin berdiri jika semua etnis, semua lapisan, semua keyakinan, berkata dengan satu suara:
“Merdeka.”
Sumber:
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Citra Kabupaten Belitung dalam Arsip. Jakarta: ANRI, 2022
