BELITUNG, 29 Juni 2026 – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi meluncurkan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur untuk periode 2025-2029. Dokumen yang disusun pada Februari 2026 ini menjadi peta jalan baru bagi transformasi sektor pariwisata nasional, dengan fokus utama pada terciptanya destinasi yang tidak hanya berkualitas dan berdaya saing, tetapi juga mengedepankan aspek keberlanjutan dan inklusi sosial di seluruh pelosok tanah air.
Renstra yang ditandatangani oleh Deputi Hariyanto ini merupakan penjabaran operasional dari Visi Kementerian Pariwisata, “Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045.” Dalam dokumen setebal 209 halaman ini, arah kebijakan dibagi menjadi dua poros utama: Pertama, Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; Kedua, Tata Kelola Kementerian yang Berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Bangkit dari Pandemi dan Benchmarking dengan Negara Tetangga
Latar belakang penyusunan renstra ini tak lepas dari kinerja impresif sektor pariwisata pasca-pandemi. Hingga akhir 2024, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) berhasil menembus angka 12,7 hingga 14 juta, melampaui target pemerintah dan menunjukkan pertumbuhan 20% dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sejajar dengan tren pemulihan rata-rata di kawasan Asia Pasifik. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan perubahan preferensi wisatawan global yang kini lebih mengutamakan keamanan, kesehatan, digitalisasi, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Untuk menyusun strategi yang kompetitif, Kementerian melakukan studi benchmarking terhadap tiga negara pesaing di ASEAN:
- Malaysia berhasil mencatat hampir 38 juta wisman pada 2024 dengan kontribusi 15,1% terhadap PDB, berkat pengembangan konektivitas multimoda dan kolaborasi lintas negara.
- Thailand menggeser fokus dari kuantitas ke quality tourism, mempromosikan pengalaman budaya dan wisata berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.
- Vietnam menunjukkan pertumbuhan dinamis dengan proyeksi 21 juta wisman pada 2025, mengandalkan segmentasi pasar yang cermat dan pengembangan destinasi alam serta budaya.
Indonesia menargetkan untuk tidak sekadar mengejar jumlah, tetapi meningkatkan kualitas pengalaman wisata, sebagaimana tertuang dalam target ambisius peningkatan Rasio PDB Pariwisata dari 4,2-4,3% di 2025 menjadi 4,9-5,0% di 2029.
Fokus pada 13 Destinasi Prioritas dan Regeneratif
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam Prioritas Nasional 3, Kemenpar mengidentifikasi 13 destinasi utama. Kebijakan ini terbagi menjadi tiga klaster besar:
- Percepatan Pembangunan 4 Destinasi Super Prioritas:
- Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP): Dikembangkan sebagai destinasi berbasis pelestarian budaya Jawa dan spiritualitas.
- Labuan Bajo (NTT): Terus dikawal sebagai ikon ekowisata premium berbasis konservasi Taman Nasional Komodo.
- Danau Toba (Sumut): Mengusung semangat “Membangun Tanah Leluhur” dengan pendekatan budaya Batak dan konservasi lanskap.
- Lombok-Gili Tramena (NTB): Menargetkan pengalaman budaya dan alam yang tangguh serta inklusif.
- Pengembangan 6 Destinasi Prioritas Lainnya: Meliputi Manado-Likupang (Sulut), Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru (Jatim), Wakatobi (Sultra), Raja Ampat (Papua Barat Daya), dan Morotai (Malut). Destinasi-destinasi ini difokuskan pada pengembangan wisata bahari, geopark, dan petualangan.
- Penguatan 3 Destinasi Regeneratif:
- Bali: Direvitalisasi untuk menjadi destinasi unggulan internasional yang mengintegrasikan konservasi laut, budaya Hindu, dan inovasi digital.
- Greater Jakarta (Jabodetabek): Dikembangkan sebagai kota global berkelanjutan dengan fokus pada MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), urban heritage, dan pariwisata perkotaan.
- Kepulauan Riau: Dijadikan simpul ekonomi biru gerbang utara Indonesia dengan mengandalkan wisata pesisir dan marina internasional.
Strategi Blue-Green-Circular Economy (BGCE) dan Pariwisata Ramah Perempuan
Salah satu terobosan dalam renstra ini adalah implementasi prinsip Blue-Green-Circular Economy (BGCE). Konsep ini mengintegrasikan konservasi ekosistem darat dan laut, dekarbonisasi sektor pariwisata, serta pengelolaan sumber daya secara sirkular. Pembangunan infrastruktur kini diarahkan untuk menggunakan desain hijau (green design), energi terbarukan, dan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan guna mendukung ketahanan destinasi terhadap perubahan iklim.
Tidak hanya itu, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi perhatian utama. Melalui implementasi “Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan”, Kemenpar memastikan bahwa pembangunan di kawasan pedesaan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga melindungi kelompok rentan serta memberikan aksesibilitas universal. Perempuan, pemuda, dan komunitas adat didorong untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan destinasi, mulai dari sektor jasa wisata hingga konservasi lingkungan.
Target Kinerja dan Penganggaran
Secara kuantitatif, renstra ini menetapkan target yang mumpuni. Selain rasio PDB pariwisata, Kemenpar membidik peningkatan devisa pariwisata dari 17,1-18,3 miliar USD di 2025 menjadi 32-39,4 miliar USD di 2029. Pengeluaran rata-rata wisatawan mancanegara per kunjungan juga ditargetkan naik dari 1.220 USD menjadi 1.600-1.672 USD, mengindikasikan pergeseran menuju segmen wisatawan high-spender.
Dalam hal pendanaan, postur alokasi anggaran Kementerian tahun 2025-2029 dirancang proporsional dengan porsi terbesar diberikan kepada Satuan Kerja Pusat (60%), Politeknik Pariwisata (35%), dan Badan Pelaksana Otorita (5%). Untuk Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sendiri, alokasi anggaran diproyeksikan sebesar 2,9% dari total anggaran kementerian per tahun.
Dengan berlakunya Renstra 2025-2029, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi tujuan wisata yang indah, tetapi juga penggerak ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. “Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat transformasi dan kolaborasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata Indonesia diharapkan dapat semakin berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” demikian bunyi penutup kata pengantar dokumen yang dirilis oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. (Red)
Sumber:
