BATAM, 29 Mei 2026– Langit di atas Dermaga Koarmada IV Batam, Kepulauan Riau, tampak mendung sore itu. Namun, suasana di area dermaga justru panas oleh aktivitas aparat berseragam loreng dan jas hitam. Puluhan kontainer berwarna kusam berjajar rapi, dikawal ketat personel bersenjata. Di sinilah, pada Selasa (27/5/2026), sebuah operasi senyap namun dramatis berlangsung: pemeriksaan 25 kontainer yang diduga berisi rare earth atau mineral tanah jarang—komoditas strategis bernilai ekonomi tinggi sekaligus sarat risiko jika jatuh ke tangan yang salah.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, bersama Wakil Ketua Pelaksana 1, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, meninjau langsung proses pembukaan 15 dari total 25 kontainer. Isinya bukan barang biasa, melainkan mineral yang mengandung unsur radioaktif—sejenis rare earth yang pengelolaannya diatur ketat oleh undang-undang.
Aparat membuka satu per satu kontainer itu untuk mencocokkan isi muatan dengan dokumen ekspor dan pengiriman barang. Hasilnya? Kejanggalan mulai terlihat.
“Ada dugaan kuat terjadi pelanggaran terkait dokumen-dokumen yang seharusnya diwajibkan untuk kegiatan ekspor. Beberapa barang bukti tersebut wajib dilengkapi dokumen, dan ada juga barang yang dilarang digunakan dalam tata niaga ekspor,”
ujar Barita Simanjuntak, Juru Bicara Satgas PKH, dalam keterangannya kepada awak media.
Peristiwa ini berawal dari penindakan di laut oleh TNI Angkatan Laut pada 17 Mei 2026. Saat itu, kapal pengangkut kontainer mencurigakan dicegat di perairan Batam. Kapal tersebut mengangkut 25 kontainer besar dengan dokumen yang disebut-sebut tidak lengkap.
Kemudian, proses pemeriksaan lanjutan digelar pada Selasa, 27 Mei 2026, bertempat di Dermaga Koarmada IV Batam, Kepulauan Riau. Lokasi ini sengaja dipilih karena aksesnya yang terbatas dan terkendali, mengingat muatan mineral radioaktif memerlukan penanganan khusus.
Satgas PKH tidak bekerja sendiri. Ada setidaknya tiga pilar utama yang bersinergi:
- Jampidsus Kejaksaan Agung sebagai ketua pelaksana, hadir melalui tim penyidik untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor NKRI.
- TNI Angkatan Laut sebagai aparat penindak pertama di lapangan.
- Satgas PKH sebagai koordinator lintas lembaga yang mengawasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) strategis.
Tim penyidik Kejaksaan Agung pun turut hadir untuk mendampingi proses pencocokan barang bukti, sekaligus mengamati potensi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pemalsuan dokumen.
Rare earth bukan sekadar batu biasa. Mineral ini menjadi bahan baku utama untuk industri teknologi tinggi—mulai dari ponsel, baterai listrik, hingga sistem radar dan rudal. Karena nilainya yang strategis, ekspor mineral jenis ini diatur sangat ketat oleh negara.
Jika kontainer-kontainer itu lolos tanpa dokumen sah, maka Indonesia berpotensi kehilangan Sumber Daya Alam strategis yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk industri dalam negeri. Lebih parah lagi, jika muatan radioaktif itu tidak dikelola sesuai prosedur, dampaknya bisa mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Satgas PKH dibentuk untuk mencegah penyelundupan SDA strategis. Kegiatan ini adalah wujud nyata sinergi aparat penegak hukum dalam mengawasi tata kelola sumber daya alam nasional,”
tegas Barita Simanjuntak.
Proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Dari 25 kontainer, aparat hanya membuka 15 peti terlebih dahulu—cukup untuk melihat pola ketidaksesuaian dokumen. Isi setiap kontainer kemudian difoto, didokumentasikan, dan diambil sampelnya untuk diuji lebih lanjut di laboratorium.
Langkah hukum selanjutnya akan ditentukan oleh hasil koordinasi antara TNI AL dan Kejaksaan Agung:
- Jika terbukti ada pemalsuan dokumen ekspor, maka pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana umum.
- Jika ditemukan indikasi kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang dari pihak tertentu, maka kasus ini bisa naik ke ranah tindak pidana korupsi.
Tim Penyidik Kejaksaan Agung sudah siaga. “Kami hadir untuk memastikan proses hukum selanjutnya berlaku tegas di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan.
Sinergi di Bawah Ancaman Kehilangan Kekayaan Alam
Di tengah gemuruh mesin derek dan suara peti kontainer yang berderit saat dibuka, tampak para jaksa dan perwira TNI saling bertukar dokumen. Bukan sekadar pemeriksaan rutin. Ini adalah perang senyap melawan praktik ilegal yang mengancam kedaulatan sumber daya alam Indonesia.
Batam, yang selama ini dikenal sebagai kota industri dan gerbang perdagangan bebas, kini juga menjelma menjadi saksi bisu bagaimana negara serius menjaga setiap butir mineral strategisnya. Apakah 15 kontainer yang sudah dibuka itu baru permulaan? Atau akan ada lebih banyak temuan mengejutkan?
Publik kini menanti langkah tegas Satgas PKH dan Kejaksaan Agung. Satu yang pasti: kontainer-kontainer itu tidak akan ke mana-mana sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. (Red)
